Landasan

  • Bahwa Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia Perseritkatan  Bangsa-bangsa hanya dapat tercapai apabila tercipta suatu  kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya mereka.
  • Bahwa Cita-cita Kemerdekaan Republik Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdakaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
  • Bahwa Rumah adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya setiap orang untuk bermukim (Hak Bermukim), dimana selain berfungsi sebagai tempat tinggal juga berfungsi sebagai aset ekonomi sekaligus persemaian budaya untuk memajukan kesejahteraan umum, merupakan Kewajiban Negara
  • Terdapat 5 Komponen Dasar Hak Bermukim (KDHB), yaitu : Tata Ruang, Tanah, Infrastruktur Dasar, Bangunan & Bahan Bangunan dan Pembiayaan yang wajib dijamin dan diatur oleh negara
  • Keprihatinan terhadap akselerasi pembangunan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Insfrastruktur hingga mewujudkan tempat tinggal/ hunian perkotaan, terutama bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat golongan berpenghasilan menengah ke bawah khususnya MBR dan Masyarakat Miskin.
  • Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luas-nya yang dijamin oleh Undang-undang untuk berperanserta  dalam pembangunan perumahan, kawasan permukiman, infrstruktur, dan  pengembangan perkotaan, baik dilakukan secara perseorangan, kelompok masyarakat atau dalam bentuk usaha bersama
  • Kepedulian terhadap keswadayaan masyarakat yang semakin menurun dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan terutama bagi MBR dan Masyarakat Miskin Perkotaan